Materi “Delik Penganiayaan”

Posted: 06/30/2012 in Home

Bab I
Pengertian, Unsur-unsur, dan Macam-macam Delik
A. Pengertian Delik
Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana mengenai “Delik Penganiayaan”, akan dibahas secara satu persatu, sehingga urain dan kemasan terhadap penyajian tugas ini lebih rinci dan jelas, maka sebelum membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan “Delik Penganiayaan dan contoh-contohnya, maka terlebih dahulu akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan “delik”. Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delicht yang berasal dari bahasa Latin delictum. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana . Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu. Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakan pun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istiah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, di mana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.
Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z.Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.
Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.
Berdasarkan rumusan Prof. Soimons maka delik memuat beberapa unsur yaitu:
a) Suatu perbuatan manusia,
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a) Ada suatu norma pidana tertentu.
b) Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang.
c) Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu.
Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “Perbuatan Pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkret yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.
B. Unsur-unsur Delik
Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:
a) Unsur pokok Subyektif adalah asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.
b) Unsur pokok Obyektif, yakni:
1) Perbuatan manusia yang berupa act dan omission. Act yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan omission yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain ialah mendiamkan atau membiarkan.
2) Akibat perbuatan manusia, seperti menghilangkan , merusak , membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.
3) Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum. Penyelidik, Penuntut Umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut.
C. Macam-macam Delik
a) Delik Kejahatan dan Pelanggaran
Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.
Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:
1) Kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.
2) Kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu: (a) pencurian biasa pada apsal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.
3) Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.
Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian, seperti pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP.
b) Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:
1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghhadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan kejahatan dua tahun.
c) Delik Dolus dan Culpa
Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHPdan pasal 187 KUHP.
Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Culpa kesadaraan terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, agan tepat timbul masalah. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidan menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.
Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salamh satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan.
d) Delik Commissionis dan Delik Ommisionis
Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik commisionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsure pertanggungjawaban pidana.
Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.
e) Delik Formil dan Delik Materiil
Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.
f) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.
Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.
g) Delik Murni dan Delik Aduan
Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.
Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.
h) Delik Selesai dan Delik Berlanjut
Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang pengahasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun pasal 330 KUHP yang berbunyi:
(1) Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi, delik aslinya yang tercantum di ayat satu tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.

Bab II
Pengertian dan Klasifikasi Penganiayaan
1.1 Pengertian Penganiayaan
Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang…”. Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.
Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan …” Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
1.2 Klasifikasi Delik Penganiayaan
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :
1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
a. Penganiayaan biasa
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
d. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
1) Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mengakibatkan luka berat
2. Mengakibatkan orangnya mati
3. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
1. Mengakibatkan luka berat
2. Mengakibatkan orangnya mati
3. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
1. Penganiayaan berat dan berencana
2. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati .
Selain dari pada itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya adalah penggunaan kekerasan di muka umum. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanyalimatahun.
(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
(5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum .
Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum .
Jika kita mencermati Pasal 351 KUHP, maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa, yaitu :
a. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang,
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
c. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, tetapi pada prakteknya kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 351 ayat (2), misalnya :
“A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya, dibandingkan dengan N dianiaya oleh M, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah, lalu meninggal”.
Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran .
Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;Luka berat berarti:
Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
Kehilangan salah satu pancaindra;
Mendapat cacat berat (verminking);
Menderita sakit lumpuh;
Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.[17]
2. Penganiayaan ringan
Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
(1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum .
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
Hal ini diatur oleh Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
 Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun .
Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T.pembentukan Pasal 340 diutarakan sebagai berikut : “Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan , sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”
Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengutarakan pendapat, antara lain sebagai berikut: “Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu”
4. Penganiayaan Berat
Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
5. Penganiayaan Berat Dan Berencana
Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP yang berbunyi ;
(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun
6. Turut Perkelahian/Penyerbuan
Hal ini diatur oleh Pasal 358 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum:
o Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat;
o Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang .
Rumusan Pasal 358 KUHP tersebut memuat 2 (dua) akibat yakni, luka berat dan mati. Jika tidak timbul salah satu akibat tersebut maka perbuatan itu, tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358 KUHP. Selain itu, perlu diamati rumusan “….selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya”, rumusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 358 KUHP tersebut, semata-mata diperlakukan karena keikutsertaan saja, sedang jika ia melakukan perbuatan maka hal tersebut tetap dipertanggungjawabkan padanya. Misalnya: A, B, C, dan D melakukan penyerangan terhadap R dan P di mana D hanya ikut saja, tanpa berbuat sesuatu. Dalam hal ini D dapat dipersalahkan melanggar Pasal 358 KUHP.
Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 358 KUHP adalah :
1. Si peserta dengan sengaja ikut dalam penyerangan/perkelahian;
2. Penyerangan/perkelahian, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;
3. Mengakibatkan luka parah atau mati.

Bab III
Sanksi Delik Penganiayaan
Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut :
1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila meyebabkan korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
3. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibtkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanyalimabelas tahun.
6. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan apabila mengakibatakan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsure “dolus” atau “bentuk kesengajaan” terutama dengan bentuk “dolus eventualis“.
Apabila dibuat sebuah daftar mengenai jenis penganiayaan, pasal-pasal yang terkait, akibat yang ditimbulkan, serta besarnya sanksi, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

No Jenis Penganiayaan Pasal Akibat Sanksi
1 Penganiayaan biasa 351  Tidak luka berat dan tidak mati
 Luka berat
 Kematian -2 tahun

-8 bulan
-5 tahun
2 Penganiayaan ringan 352  Tidak menjadikan sakit -3 bulan
3 Penganiayaan berencana 353  Tidak luka berat / mati
 Luka berat
 Kematian - 4 tahun
- 7 tahun
- 9 tahun
4 Penganiayaan berat 354  Luka berat
 Kematian - 8 tahun
-10 tahun
5 Penganiayaan berat dan berencana 355  Luka berat
 Kematian - 12 tahun
- 15 tahun
6 Turut perkelahian 358  Luka berat
 Kematian - 2 tahun
8 bulan 4 tahun

Bab IV
Contoh Kasusitik Delik Penganiayaan
Kasus Penganiayaan Pembantu Dilimpahkan ke Kejaksaan
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Bekasi: Kasus dugaan penganiayaan terhadap Ika, pembantu rumah tangga di Bekasi, telah selesai diberkas dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi.

“Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Kepala Tim Reserse dan Intelijen Polsek Tambun, Ajun Inspektur Satu Bambang Haryadi hari ini.

RJ, majikan Ika yang menjadi tersangka, diancam dengan pasal berlapis: Undang Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan Undang Undang tentang Perlindungan Anak.

Menurut Bambang, perkara penganiayaan ini merupakan perkara berat. Polisi, kata dia, berjanji tidak akan main-main menanganinya. “Harus lanjut terus.” .

Kalau terdakwa mendesak kasus ini selesai secara damai, lanjut Bambang, polisi berjanji tidak memenuhinya. “Kalau mau damai, polisi pasti juga gak mau. Sekarang ini tinggal nunggu pelimpahan tersangkanya ke kejaksaan,” tutur dia.

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim yang membidangi kesejahteraan sosial meminta agar kasus penganiayaan pembantu bernama Marlena segera diproses hukum. Jika penganiaya pembantu yakni Tan Fang May beserta sekeluarga terbukti bersalah, harus dihukum seberat-beratnya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar, dikonfirmasi, Selasa (24/5) mengatakan, dewan akan mengawal proses hukum penganiaya pembantu ini sampai tuntas dan diharapkan tak ada permainan yang justru akan meringankan tersangka apabila terbukti melanggar hukum. Di sisi lain dewan akan membuat Rancangan Peraturan Daerah Pembantu Rumah Tangga (Raperda PRT), sehingga ke depan para PRT ini mendapatkan perlindungan hukum.
Meski begitu, katanya, agar Perda PRT ini berjalan dengan baik, pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jatim. Ini dikarenakan berkaitan dengan antarwilayah yang berbeda-beda di dalam memberikan standar gaji bagi para tiap-tiap PRT di masing-masing daerah.
Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Fuad Mahsyuni, dalam masalah ini siapapun orangnya dan dari manapun, yang bersangkutan yang terlibat penganiayaan harus diproses hukum secara tepat. Karena ini penting, agar nantinya dapat contoh sekaligus menjadi efek jera bagi siapa saja yang melanggar hukum dan memperlakukan tidak manusiawi dan memandang rendah terhadap PRT.
”Kami berharap ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka. Selain itu, kami bersama Komisi E berencana akan melihat secara dekat kondisi Marlena yang sekarang dirawat di RS Bhayangkari Polda Jatim sekaligus ke Polrestabes untuk mengetahui perkembangan kasus itu,” paparnya.
Aksi penganiayaan Tan Fang May terhadap Marlena, pembantu rumah tangga (PRT) hingga mengakibatkan luka permanen sehingga mendapat perhatian serius dari Komisi E DPRD Jatim. Bahkan, komisi yang membidangi kesejahteraan sosial ini akan mengawal proses hukum Tan Fang May sampai tuntas dan setuju yang bersangkutan diberi hukuman seberat-beratnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto menegaskan kasus penganiayaan terhadap PRT sebenarnya sering terjadi namun tidak semuanya terungkap. Karenanya, dengan munculnya kasus Marlena itu, Komisi E akan terus mengawal proses hukum secara langsung dan bersama-sama dengan pihak terkait diantaranya Disnakertransduk Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Biro Kesra Jatim.
”Yang pasti kasus ini mendapat perhatian serius dari kami dan akan terus kami kawal hingga di kejaksaan dan pengadilan. Apalagi kini dewan sedang gethol-getholnya menggagas Raperda outsourcing, ternyata disisi lain ada kejadian terhadap PRT yang membuat hati kita tergerak untuk membuat Raperda PRT,” ujar politisi asal Partai Golkar Jatim ini.
Dalam Raperda PRT ini, katanya nanti akan memberikan perlindungan kepada mereka, sekaligus terkait dengan upah yang akan dibayarkan dan kesehatan. Dalam hal ini, Komisi E terus mendorong terealisasinya Reperda itu, meski kini masih dalam gagasan dan belum menjadi Prolegda (Program Legislasi Daerah.

Jakarta (ANTARA News) – Kasus penganiayaan yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah hal yang selalu berulang karena belum ada perlindungan yang memadai dari pemerintah.

“Dari dulu sampai sekarang kasus TKI tak ada bedanya. Tahun 1985 ada kasus Nasiroh, TKI asal Cianjur, kini kasus serupa dialami Sumiati,” kata Nur Harsono dari Divisi Advokasi Migrant Care dalam diskusi tentang buruh migran yang berlangsung Jumat malam di Jakarta.

Dia mengemukakan kasus – kasus TKI itu tak akan pernah selesai karena tak ada itikad dari pemerintah untuk menyelesaikannya dan pemerintah terus mengirimkan orang ke luar negeri atas nama pengentasan kemiskinan tanpa melindunginya.

“Dalih pemerintah untuk mendapat remiten tetapi yang dikorbankan adalah rakyat,” kata Nur. Dia juga mengemukakan pengiriman TKI bisa disebut tanda-tanda perdagangan manusia oleh pemerintah yang mengkomoditi rakyatnya dengan dalih mengurangi kemiskinan.

“Dan negara absen dari tanggung jawab,” ujarnya.

Mengenai rencana pemerintah membagikan telepon genggam untuk para TKI, Nur mengatakan “Konyol. Orang awam saja tahu kalau apa yang melekat pada tubuh TKI itu akan disita majikan di Arab, apalagi telepon genggam.”

Sementara itu Jamaluddin Suryahadikusuma dari Serikat Buruh Migran Indonesia mengatakan bahwa data pada tahun 2007 menunjukkan kedatangan TKI ke tanah air mencapai 290.091 orang dan dari jumlah itu yang mengalami kasus sebesar 54.927 orang. Pada tahun 2008 TKI yang berkasus meningkat sekitar 25 ribu kasus, dan jumlah itu terus naik setiap tahun.

Jamaluddin mengatakan kasus-kasus yang dialami antara lain PHK, buruh sakit yang dipulangkan, gaji tak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, TKI hamil, pulang dengan anak.

“Akar persoalannya UU. No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI justru tidak melindungi mereka,” ujarnya.

Ia mencontohkan setiap ada persoalan terhadap TKI di luar negeri, pemerintah mendesak negara lain membuat undang-undang perlindungan. “Tetapi di dalam negeri sendiri pemerintah tak mau membuat undang-undang yang benar benar melindungi para pembantu rumah tangga,” katanya.

Hal senada dikemukakan Beno Widodo, Koordinator DPO KASBI. “Berbicara mengenai TKI sama dengan membicarakan tenaga kerja yang lain di Indonesia,” katanya.

Beno mengungkapkan jika di luar negeri ada ratusan kasus mengenai persoalan yang dihadapi TKI maka di dalam negeri ada ratusan ribu kasus mengenai tenaga kerja yang tak terselesaikan. “Problem ini karena negara melepas tanggung jawabnya,” tuturnya.

Ia mengemukakan seharusnya negara mengambil alih pengiriman TKI keluar negeri dan bukan diserahkan ke pihak swasta.
Kediri (ANTARA News) – Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Ngrangkah Pawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jatim, Endah Sugiarti (24) disiram air keras oleh majikannya di Hongkong.

“Sudah satu tahun ini dia pulang, tapi selama ini dia tidak berani keluar rumah,” kata Solihin, tetangga korban saat ditemui di rumahnya di Desa Ngrangkah Pawon, Selasa.

Semua anggota keluarga korban tertutup mengenai peristiwa itu. Namun sejak kasus itu diungkap lagi, korban hanya bersedia memenuhi panggilan penyidik dari Polres Kediri.

Penyidikan itu dilakukan Polres Kediri atas permintaan pihak Interpol karena kasus tersebut kini sedang didalami pihak Kepolisian Hongkong.

Kepala Satuan Reskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro membenarkan jika pihaknya telah meminta keterangan Endah Sugiarti. Namun sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan keterangannya secara detil kepada pers.

“Yang jelas peristiwa itu terjadi sejak setahun yang lalu, dan sekarang korbannya sudah pulang ke kampung halamannya,” katanya kepada wartawan.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Dwi Brata Wahyana, mengatakan, sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan laporan tentang penganiayaan TKW asal Desa Ngrangkah Pawon itu.

“Tapi kami akan mencoba terus menelusuri permasalahan yang dihadapi korban selama bekerja di Hongkong,” katanya melalui Kabag Humas Pemkab Kediri Sigit Rahardjo.

Disnaker Kabupaten Kediri juga tidak memiliki data Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan korban ke Hongkong.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s